Belasan aktivis dari Aliansi Peduli Pendidikan dan Anak, Pattiro, Koalisi Perempuan Gresik, dan Persatuan Guru Tidak Tetap Gresik, Selasa (19/7) berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan Gresik di Jalan Arif Rahman Hakim dan DPRD Gresik.
Mereka menuntut pendidikan murah. Selain berorasi secara bergantian mereka juga membukukan tandatangan bersama sebagai bentuk keprihatinan atas belum meratanya akses pendidikan bagisemua elemen masyarakat.
Kordinator aksi Harry Sulistyo mengatakan, banyaknya sekolah berstatus/model Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, Sekolah Standar Nasional memicu pelegalan mahalnya biaya sekolah dan biaya akses pendidikan.
Aturan lokal maupun regulasi pemerintah juga turut memicu komersialisasi dan deskriminasi dalam dunia pendidikan. Aliansi Peduli Pendidikan dan Anak menemykan sekitar 800 kasus pada dunia pendidikan yang menyebabkan siswa dan orangtuanya hanya pasrah dan tidak bisa menolak komersialisasi pendidikan.
Kepala Bidang Dasar Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Edi Sartono menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan segera berkoordinasi dengan staf. Kami akan segera mengecek dan mengklarifikasi ke lapangan. Jika ditemukan ada komersialisasi pendidi kan. Unit Pelaksana Teknis Daerah di kecamatan akan segera memanggilnya.Ada sanksi bagi oknum guru atau kepala sekolah yang mengkomersialisasi pendidikan, tuturnya.
Dalam data yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, pengunjuk rasa melampirkan sejumlah kasus praktik yang dinilai tidak adil di dunia pendidikan. Praktik tidak adil itu mulai dari proses penerimaan siswa baru, penahanan ijazah, hingga jual beli bangku koson g, serta banyak siswa siluman yang tadinya tidak diterima di sekolah negeri. Masalah pungutan terkait seragam dan buku yang memberatkan juga disertakan.
(kompas.com)
Mereka menuntut pendidikan murah. Selain berorasi secara bergantian mereka juga membukukan tandatangan bersama sebagai bentuk keprihatinan atas belum meratanya akses pendidikan bagisemua elemen masyarakat.
Kordinator aksi Harry Sulistyo mengatakan, banyaknya sekolah berstatus/model Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, Sekolah Standar Nasional memicu pelegalan mahalnya biaya sekolah dan biaya akses pendidikan.
Aturan lokal maupun regulasi pemerintah juga turut memicu komersialisasi dan deskriminasi dalam dunia pendidikan. Aliansi Peduli Pendidikan dan Anak menemykan sekitar 800 kasus pada dunia pendidikan yang menyebabkan siswa dan orangtuanya hanya pasrah dan tidak bisa menolak komersialisasi pendidikan.
Kepala Bidang Dasar Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Edi Sartono menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan segera berkoordinasi dengan staf. Kami akan segera mengecek dan mengklarifikasi ke lapangan. Jika ditemukan ada komersialisasi pendidi kan. Unit Pelaksana Teknis Daerah di kecamatan akan segera memanggilnya.Ada sanksi bagi oknum guru atau kepala sekolah yang mengkomersialisasi pendidikan, tuturnya.
Dalam data yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, pengunjuk rasa melampirkan sejumlah kasus praktik yang dinilai tidak adil di dunia pendidikan. Praktik tidak adil itu mulai dari proses penerimaan siswa baru, penahanan ijazah, hingga jual beli bangku koson g, serta banyak siswa siluman yang tadinya tidak diterima di sekolah negeri. Masalah pungutan terkait seragam dan buku yang memberatkan juga disertakan.
(kompas.com)
Posts
No comments:
Post a Comment