Orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB), khusus warga miskin di Kediri, kesulitan memenuhi persyaratan yang dibuat Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Kalangan tidak mampu ini mengeluhkan penolakan panitia pendaftaran hanya gara-gara tidak bisa menunjukkan kartu jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) yang masih berlaku.
Win, 38, warga miskin asal Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, mengatakan dirinya terpaksa batal mendapatkan jatah kuota warga miskin di sebuah SMPN favorit karena terbentur persyaratan administrasi.
"Anak saya ditolak karena kartu jamkesmas kami mati, mau ngurus butuh waktu lama, sedangkan pendaftaran cuma tiga hari. Padahal, nilai anak saya mencukupi untuk masuk ke sana (sekolah favorit)," ujar Win.
Menurut Win, sosialisasi persyaratan tersebut sangat kurang dilakukan pihak sekolah. Idealnya satu bulan sebelum penerimaan siswa baru sudah diumumkan sehingga warga miskin, seperti dirinya, banyak yang gagal menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.
"Prosedur ketat itu seharusnya tidak ada, toh di kartu sudah jelas kita orang miskin. Kalaupun dijadikan sebagai syarat, satu bulan sebelumnya diumumkan sehingga kita persiapkan jauh-jauh hari," ujar dia.
Terkait masalah ini, menurut Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Kediri Syamsul Umam, Pemerintah Kota Kediri gagal menjalan perannya membantu orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ini terbukti dari 10% jatah untuk warga miskin tidak ada satu pun sekolah favorit yang memenuhinya. Penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi ke sekolah. Syamsul juga mengkritik persyaratan lampiran kartu jamkesmas yang masih berlaku sebagai tindakan yang salah kaprah. Sebab, kartu jamkesmas dibuat untuk berobat gratis.
Seharusnya kata dia Dinas Pendidikan sudah mengantongi nama anak-anak yang digolongkan menjadi warga miskin.
"Jangan malah dipersulit, apalagi waktu pendaftaran hanya tiga hari, dua hari di antaranya bukan hari efektif, yakni Jumat dan Sabtu," sesalnya.
Di sisi lain, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para guru, khususnya di Bali, agar dalam mengajar dan mendidik anak-anak, tidak boleh pamrih, hitung-hitungan. "Itu karena mengajar dan mendidik anak itu ialah Yadnya, panggilan hidup," katanya saat menyerahkan bantuan di SD 4 Suana, Nusa Penida.
Kalangan tidak mampu ini mengeluhkan penolakan panitia pendaftaran hanya gara-gara tidak bisa menunjukkan kartu jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) yang masih berlaku.
Win, 38, warga miskin asal Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, mengatakan dirinya terpaksa batal mendapatkan jatah kuota warga miskin di sebuah SMPN favorit karena terbentur persyaratan administrasi.
"Anak saya ditolak karena kartu jamkesmas kami mati, mau ngurus butuh waktu lama, sedangkan pendaftaran cuma tiga hari. Padahal, nilai anak saya mencukupi untuk masuk ke sana (sekolah favorit)," ujar Win.
Menurut Win, sosialisasi persyaratan tersebut sangat kurang dilakukan pihak sekolah. Idealnya satu bulan sebelum penerimaan siswa baru sudah diumumkan sehingga warga miskin, seperti dirinya, banyak yang gagal menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.
"Prosedur ketat itu seharusnya tidak ada, toh di kartu sudah jelas kita orang miskin. Kalaupun dijadikan sebagai syarat, satu bulan sebelumnya diumumkan sehingga kita persiapkan jauh-jauh hari," ujar dia.
Terkait masalah ini, menurut Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Kediri Syamsul Umam, Pemerintah Kota Kediri gagal menjalan perannya membantu orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ini terbukti dari 10% jatah untuk warga miskin tidak ada satu pun sekolah favorit yang memenuhinya. Penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi ke sekolah. Syamsul juga mengkritik persyaratan lampiran kartu jamkesmas yang masih berlaku sebagai tindakan yang salah kaprah. Sebab, kartu jamkesmas dibuat untuk berobat gratis.
Seharusnya kata dia Dinas Pendidikan sudah mengantongi nama anak-anak yang digolongkan menjadi warga miskin.
"Jangan malah dipersulit, apalagi waktu pendaftaran hanya tiga hari, dua hari di antaranya bukan hari efektif, yakni Jumat dan Sabtu," sesalnya.
Di sisi lain, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para guru, khususnya di Bali, agar dalam mengajar dan mendidik anak-anak, tidak boleh pamrih, hitung-hitungan. "Itu karena mengajar dan mendidik anak itu ialah Yadnya, panggilan hidup," katanya saat menyerahkan bantuan di SD 4 Suana, Nusa Penida.
(mediaindonesia.com)
Posts
No comments:
Post a Comment