Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur mandiri dinilai sebagai bentuk komersialisasi pendidikan bentuk baru. PTN sengaja melakukannya untuk menyiasati kekurangan anggaran pendidikan untuk membangun berbagai fasilitas sebagai center of excellence.
"Kasarnya komersialisasi. Ini ajang cari duit saja, dengan memakai baju baru: jalur mandiri," cetus Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) HAR Tilaar menilai, saat dihubingi, Kamis (30/6).
Menurut pengamat pendidikan jebolan Amerika ini, ajang komersialisasi pendidikan tinggi itu telah coba dipangkas Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pembatalan UU BHP. Namun, siasat tetap dilancarkan untuk mencari sumber pandanaan baru. Jalur mandiri atau sering disebut Seleksi Masuk (Simak) adalah salah satunya.
Seperti diketahui, MK mengabulkan judicial review atas Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) karena dianggap membatasi akses setiap warga negara bagi pendidikan tinggi.
Tilaar pun menandaskan argumen yang menyatakan fungsi jalur mandiri hanya untuk menampung siswa tak lulus SNMPTN jalur ujian tulis adalah akal-akalan belaka.
"Bohong (bukan komersialisasi)! Mereka (PTN) tidak terus terang. Konsep (Simak) ini sebenarnya enggak jelas juga," tegasnya.
Namun, ia pun memaklumi upaya pencarian dana oleh PTN itu. Bahwa memang 20% APBN untuk anggaran pendidikan lebih banyak dihabiskan untuk gaji pegawai. Baginya, langkah rasional yang masih memungkinkan adalah pengembalian SNMPTN ke jalur tulis dan undangan saja.
"Kalau terbatas kapasitas (kursi PTN)-nya, ya sudah aja (yang diterimanya) segitu. Kenapa harus ditambah-tambah lewat jalur mandiri?" cetusnya.
"Kasarnya komersialisasi. Ini ajang cari duit saja, dengan memakai baju baru: jalur mandiri," cetus Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) HAR Tilaar menilai, saat dihubingi, Kamis (30/6).
Menurut pengamat pendidikan jebolan Amerika ini, ajang komersialisasi pendidikan tinggi itu telah coba dipangkas Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pembatalan UU BHP. Namun, siasat tetap dilancarkan untuk mencari sumber pandanaan baru. Jalur mandiri atau sering disebut Seleksi Masuk (Simak) adalah salah satunya.
Seperti diketahui, MK mengabulkan judicial review atas Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) karena dianggap membatasi akses setiap warga negara bagi pendidikan tinggi.
Tilaar pun menandaskan argumen yang menyatakan fungsi jalur mandiri hanya untuk menampung siswa tak lulus SNMPTN jalur ujian tulis adalah akal-akalan belaka.
"Bohong (bukan komersialisasi)! Mereka (PTN) tidak terus terang. Konsep (Simak) ini sebenarnya enggak jelas juga," tegasnya.
Namun, ia pun memaklumi upaya pencarian dana oleh PTN itu. Bahwa memang 20% APBN untuk anggaran pendidikan lebih banyak dihabiskan untuk gaji pegawai. Baginya, langkah rasional yang masih memungkinkan adalah pengembalian SNMPTN ke jalur tulis dan undangan saja.
"Kalau terbatas kapasitas (kursi PTN)-nya, ya sudah aja (yang diterimanya) segitu. Kenapa harus ditambah-tambah lewat jalur mandiri?" cetusnya.
(mediaindonesia.com)
Posts
No comments:
Post a Comment