Puluhan siswa SD Negeri Budiwangi di desa Cibulan, terpaksa belajar di sebuah saung, tak jauh dari sekolah mereka, karena bangunan SD ambruk akibat gempa yang menggoncang daerah itu tahun 2009, sampai saat ini belum diperbaiki.
"Tidak enak belajar di saung, keringatan karena hawa panas dan debu beterbangan saat angin bertiup kencang. Kami jadi tidak bisa konsentrasi saat menerima pelajaran dari guru," kata Novi, salah satu murid SD Negeri Budiwangi.
Di Jombang, sebuah gedung sekolah ambruk padahal baru empat bulan diresmikan penggunaannya, mengakibatkan empat siswa dan seorang guru cedera akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Kapolres Jombang AKBP Marjuki berjanji akan menyelidiki kasus ini dan bila ternyata ada penyimpangan dalam pembangunan gedung tersebut, pihak-pihak terkait akan berurusan dengan hukum.
Para siswa SD Negeri Gombong 7, Pandeglang, Banten juga terpaksa belajar di masjid kampung tanpa meja dan kursi, karena bangunan sekolah mereka rusak berat.
Sudah tiga bulan terakhir ini masjid di kecamatan Panimbang dipadati anak-anak sekolah tersebut.
SDN itu rusak berat, enam ruang kelas dan ruang guru tak layak digunakan karena berbahaya bagi keselamatan. Beberapa waktu silam, sejumlah siswa bahkan sempat tertimpa eternit ruang kelas yang ambruk.
Upaya pengajuan proposal perbaikan bangunan, selama beberapa tahun terakhir, tidak pernah mendapat tanggapan dari instansi terkait di Pandeglang. Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Banten, terdapat hampir 7.000 ruang kelas SD di Banten, kondisinya rusak parah.
Di Jakarta, kanopi SD Kwitang 1 beberapa waktu lalu ambruk menyebabkan beberapa siswa dan seorang pengelola kantin luka-luka. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang meninjau ke lokasi tersebut menegaskan akan menyidik kejadian itu dan jika pemborong melanggar akan dimasukkan dalam 'black list' atau daftar hitam.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Kemdiknas tahun ini menyiapkan dana Rp10,4 triliun untuk perbaikan atau rehabilitasi bangunan fisik sekolah di seluruh daerah di Indonesia yang akan dimasukkan dalam dana alokasi khusus (DAK).
Data menunjukkan, sebanyak 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sedangkan SMP sekitar 20,06 persen. Sampai 2011 ini ruang kelas SD yang rusak terdata 187.855 ruang dari total 895.761 ruang kelas. Di tingkat SMP ada 39.554 ruang rusak dari 192.029 ruang kelas yang ada.
Bantuan tersebut, kata Mohammad Nuh, untuk mendukung kekurangan anggaran perbaikan bangunan sekolah dari masing-masing daerah. "Hasil survei menunjukkan, ada beberapa sekolah yang harus menjalani perbaikan fisik," katanya.
Meski diakuinya besaran nilai bantuan dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi sekolah masih sangat kecil, namun dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan alat peraga dan laboratorium. "Setelah adanya perbaikan, diharapkan pemda lebih tergugah untuk melakukan perbaikan fasilitas pendidikan lainnya di daerahnya," katanya Dia juga mengingatkan bahwa daerah harus mengeluarkan dana perbaikan sekolah rusak untuk jenjang SD-SMP. Tetapi, Kemendiknas tidak bisa menutup mata jika ada sekolah rusak dibiarkan begitu saja. "Kami akan bekerja sama, Kemendiknas menyediakan dana dan daerah yang mengumpulkan datanya," katanya.
Mumpung dana pendidikan setiap tahun naik, maka sekolah yang rusak ini harus secepatnya diperbaiki,? kata menteri sambil menambahkan bahwa harus ada perubahan orientasi untuk memperhatikan sekolah kelas menengah ke bawah.
Respon daerah Kemdiknas juga mulai mengucurkan anggaran darurat ke kawasan bencana untuk memperbaiki sarana pendidikan yang rusak disapu bencana seperti di Merapi (Daerah Istimewa Yogyakarta), Wasior (Papua), dan Mentawai (Sumbar). Hanya saja instansi ini masih terkendala oleh pendataan, kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas, Suyanto.
"Harus dipetakan dulu," katanya beberapa waktu lalu. Maksudnya, kawasan yang masuk ring satu, atau paling dekat dengan sumber bencana akan direlokasi total.
Meski sudah mendapat informasi dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi Kemendiknas tetap harus mendata ulang.
Untuk sekolah-sekolah yang rusak parah di ring satu menurut Suyanto, tidak ada pilihan lain kecuali dicarikan lokasi baru. "Ini menambah waktu penyelesaian rekonstruksi sarana pendidikan di kawasan bencana," katanya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman melansir kerusakan pada sarana pendidikan di wilayahnya: lima TK, tujuh SD, dan dua SMK. Dari seluruh kerusakan tersebut, perkiraan kerugian mencapai Rp20,5 miliar.
Sementara itu Dinas Pendidikan Pemkab Jember terus berupaya melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak, khususnya SD, baik karena faktor usia bangunan ataupun diakibatkan oleh bencana alam.
Menurut Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Drs. Jumari, Msi Dinas pendidikan telah membuat rencana kerja untuk menangani SD rusak, dan mengklasifikasikan dalam berbagai kategori, mulai dari rusak berat, sedang, hingga rusak ringan.
"Prioritas kami adalah memperbaiki bangunan SD yang rusak berat dengan anggaran dari berbagai sumber seperti murni dari UPT dinas pendidikan, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah (DID). Akhir 2011 ini baik kerusakan bangunan SD maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB) akan dapat ditangani," ujarnya.
Berdasarkan analisa prioritas ada 12 SD yang akan segera diperbaiki termasuk SDN Banjarsengon I. Di Kabupaten Jember saat ini sedikitnya ada 267 SD tergolong rusak berat dan baru 213 SD diantaranya yang akan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
"Dengan perbaikan tersebut setidaknya Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah membangun kembali 624 ruang kelas rusak," katanya dan menambahkan bahwa saat ini kerusakan bangunan SD hampir merata di seluruh kecamatan di kabupaten Jember.
Di kabupaten Bekasi, ada sekitar 702 unit gedung SD dan 105 unit gedung SMP dalam keadaan rusak parah dan dinas pendidikannya tahun 2011 memprioritaskan perbaikan seluruh bangunan sekolah tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed, berdasar data 2010 untuk yang mengalami kerusakan sedang jumlahnya mencapai 430 bangunan.
Prioritas Disdik Kabupaten Bekasi 2011 ini adalah perbaikan ruang kelas di sekolah-sekolah yang bangunannya rusak berat. Anggarannya dari alokasi insentif daerah 2010 sebesar Rp19 miliar, dana percepatan infrastruktur (DPI) 2010 Rp1 miliar dan dana alokasi khusus Rp48 miliar.
Meski perbaikan gedung sekolah yang rusak tidak bisa dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan di seluruh Nusantara karena keterbatasan dana, tetapi tampaknya niat dan upaya ke arah itu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
Gedung sekolah adalah salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan yakni sarana untuk mencetak lulusan berkualitas, maka tak pelak, perbaikan fisiknya layak diperjuangkan.
(berita8.com)
"Tidak enak belajar di saung, keringatan karena hawa panas dan debu beterbangan saat angin bertiup kencang. Kami jadi tidak bisa konsentrasi saat menerima pelajaran dari guru," kata Novi, salah satu murid SD Negeri Budiwangi.
Di Jombang, sebuah gedung sekolah ambruk padahal baru empat bulan diresmikan penggunaannya, mengakibatkan empat siswa dan seorang guru cedera akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Kapolres Jombang AKBP Marjuki berjanji akan menyelidiki kasus ini dan bila ternyata ada penyimpangan dalam pembangunan gedung tersebut, pihak-pihak terkait akan berurusan dengan hukum.
Para siswa SD Negeri Gombong 7, Pandeglang, Banten juga terpaksa belajar di masjid kampung tanpa meja dan kursi, karena bangunan sekolah mereka rusak berat.
Sudah tiga bulan terakhir ini masjid di kecamatan Panimbang dipadati anak-anak sekolah tersebut.
SDN itu rusak berat, enam ruang kelas dan ruang guru tak layak digunakan karena berbahaya bagi keselamatan. Beberapa waktu silam, sejumlah siswa bahkan sempat tertimpa eternit ruang kelas yang ambruk.
Upaya pengajuan proposal perbaikan bangunan, selama beberapa tahun terakhir, tidak pernah mendapat tanggapan dari instansi terkait di Pandeglang. Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Banten, terdapat hampir 7.000 ruang kelas SD di Banten, kondisinya rusak parah.
Di Jakarta, kanopi SD Kwitang 1 beberapa waktu lalu ambruk menyebabkan beberapa siswa dan seorang pengelola kantin luka-luka. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang meninjau ke lokasi tersebut menegaskan akan menyidik kejadian itu dan jika pemborong melanggar akan dimasukkan dalam 'black list' atau daftar hitam.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Kemdiknas tahun ini menyiapkan dana Rp10,4 triliun untuk perbaikan atau rehabilitasi bangunan fisik sekolah di seluruh daerah di Indonesia yang akan dimasukkan dalam dana alokasi khusus (DAK).
Data menunjukkan, sebanyak 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sedangkan SMP sekitar 20,06 persen. Sampai 2011 ini ruang kelas SD yang rusak terdata 187.855 ruang dari total 895.761 ruang kelas. Di tingkat SMP ada 39.554 ruang rusak dari 192.029 ruang kelas yang ada.
Bantuan tersebut, kata Mohammad Nuh, untuk mendukung kekurangan anggaran perbaikan bangunan sekolah dari masing-masing daerah. "Hasil survei menunjukkan, ada beberapa sekolah yang harus menjalani perbaikan fisik," katanya.
Meski diakuinya besaran nilai bantuan dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi sekolah masih sangat kecil, namun dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan alat peraga dan laboratorium. "Setelah adanya perbaikan, diharapkan pemda lebih tergugah untuk melakukan perbaikan fasilitas pendidikan lainnya di daerahnya," katanya Dia juga mengingatkan bahwa daerah harus mengeluarkan dana perbaikan sekolah rusak untuk jenjang SD-SMP. Tetapi, Kemendiknas tidak bisa menutup mata jika ada sekolah rusak dibiarkan begitu saja. "Kami akan bekerja sama, Kemendiknas menyediakan dana dan daerah yang mengumpulkan datanya," katanya.
Mumpung dana pendidikan setiap tahun naik, maka sekolah yang rusak ini harus secepatnya diperbaiki,? kata menteri sambil menambahkan bahwa harus ada perubahan orientasi untuk memperhatikan sekolah kelas menengah ke bawah.
Respon daerah Kemdiknas juga mulai mengucurkan anggaran darurat ke kawasan bencana untuk memperbaiki sarana pendidikan yang rusak disapu bencana seperti di Merapi (Daerah Istimewa Yogyakarta), Wasior (Papua), dan Mentawai (Sumbar). Hanya saja instansi ini masih terkendala oleh pendataan, kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas, Suyanto.
"Harus dipetakan dulu," katanya beberapa waktu lalu. Maksudnya, kawasan yang masuk ring satu, atau paling dekat dengan sumber bencana akan direlokasi total.
Meski sudah mendapat informasi dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi Kemendiknas tetap harus mendata ulang.
Untuk sekolah-sekolah yang rusak parah di ring satu menurut Suyanto, tidak ada pilihan lain kecuali dicarikan lokasi baru. "Ini menambah waktu penyelesaian rekonstruksi sarana pendidikan di kawasan bencana," katanya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman melansir kerusakan pada sarana pendidikan di wilayahnya: lima TK, tujuh SD, dan dua SMK. Dari seluruh kerusakan tersebut, perkiraan kerugian mencapai Rp20,5 miliar.
Sementara itu Dinas Pendidikan Pemkab Jember terus berupaya melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak, khususnya SD, baik karena faktor usia bangunan ataupun diakibatkan oleh bencana alam.
Menurut Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Drs. Jumari, Msi Dinas pendidikan telah membuat rencana kerja untuk menangani SD rusak, dan mengklasifikasikan dalam berbagai kategori, mulai dari rusak berat, sedang, hingga rusak ringan.
"Prioritas kami adalah memperbaiki bangunan SD yang rusak berat dengan anggaran dari berbagai sumber seperti murni dari UPT dinas pendidikan, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah (DID). Akhir 2011 ini baik kerusakan bangunan SD maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB) akan dapat ditangani," ujarnya.
Berdasarkan analisa prioritas ada 12 SD yang akan segera diperbaiki termasuk SDN Banjarsengon I. Di Kabupaten Jember saat ini sedikitnya ada 267 SD tergolong rusak berat dan baru 213 SD diantaranya yang akan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
"Dengan perbaikan tersebut setidaknya Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah membangun kembali 624 ruang kelas rusak," katanya dan menambahkan bahwa saat ini kerusakan bangunan SD hampir merata di seluruh kecamatan di kabupaten Jember.
Di kabupaten Bekasi, ada sekitar 702 unit gedung SD dan 105 unit gedung SMP dalam keadaan rusak parah dan dinas pendidikannya tahun 2011 memprioritaskan perbaikan seluruh bangunan sekolah tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed, berdasar data 2010 untuk yang mengalami kerusakan sedang jumlahnya mencapai 430 bangunan.
Prioritas Disdik Kabupaten Bekasi 2011 ini adalah perbaikan ruang kelas di sekolah-sekolah yang bangunannya rusak berat. Anggarannya dari alokasi insentif daerah 2010 sebesar Rp19 miliar, dana percepatan infrastruktur (DPI) 2010 Rp1 miliar dan dana alokasi khusus Rp48 miliar.
Meski perbaikan gedung sekolah yang rusak tidak bisa dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan di seluruh Nusantara karena keterbatasan dana, tetapi tampaknya niat dan upaya ke arah itu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
Gedung sekolah adalah salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan yakni sarana untuk mencetak lulusan berkualitas, maka tak pelak, perbaikan fisiknya layak diperjuangkan.
(berita8.com)
Posts
No comments:
Post a Comment