Sejumlah orang tua murid di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan pungutan yang dikutip sekolah. Meski nilainya ratusan ribu, tetapi sangat memberatkan, terutama bagi kalangan warga miskin.
Salah seorang warga, Noto, misalnya mengungkapkan kalau dirinya harus menyediakan uang Rp600 ribu untuk biaya anaknya yang naik dari kelas 1 ke kelas 2 di sebuah SMK di Purbalingga.
"Anak saya mendaftar ulang di SMK, ternyata sekolah meminta biaya Rp600 ribu," ujar Noto dalam pesan singkat pada saat Dialog Interaktif Pendidikan di Operation Room, Pemkab Purbalingga, Kamis (23/6).
Keluhan juga datang dari sejumlah warga lainnya. Hanya saja, mereka tidak menyebutkan nominalnya berapa.
"Kami merasa sangat berat dengan biaya daftar ulang kenaikan kelas," begitu bunyi pesan pendek dari warga lainnya.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga Heny Ruslanto mengatakan pungutan pada saat kenaikan kelas merupakan kesepakatan antara sekolah dengan komite sekolah.
"Kalau pungutan semacam itu, bukan kebijakan dinas melainkan kesepakatan antara komite dengan sekolah," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengatakan pihaknya siap menerima keluhan dari masyarakat terkait biaya sekolah.
"Silakan warga yang keberatan dengan pungutan uang pendidikan, melaporkan kepada dewan. Kami akan berusaha membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.
Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko menyatakan kalau pemkabb sebetulnya terus berusaha untuk mengangkat warga miskin supaya tetap dapat bersekolah.
"Pemkab akan menampung anak-anak miskin dalam satu sekolah dan diasramakan. Tahun 2011 ini, pemkab membangun tiga SMK yang diprioritaskan untuk warga miskin. Tahun depan, SMK bisa menerima siswa," ujar Heru.
Pembangunan tersebut dibiayai melalui alokasi dana insentif daerah (DID). Total anggaran DID tahun 2011 mencapai Rp27,7 miliar. Selain untuk membangun sekolah, dana itu juga dialokasikan bagi 60 TK Rp10 juta masing-masing dan merekab sekolah.
(mediaindonesia.com)
Salah seorang warga, Noto, misalnya mengungkapkan kalau dirinya harus menyediakan uang Rp600 ribu untuk biaya anaknya yang naik dari kelas 1 ke kelas 2 di sebuah SMK di Purbalingga.
"Anak saya mendaftar ulang di SMK, ternyata sekolah meminta biaya Rp600 ribu," ujar Noto dalam pesan singkat pada saat Dialog Interaktif Pendidikan di Operation Room, Pemkab Purbalingga, Kamis (23/6).
Keluhan juga datang dari sejumlah warga lainnya. Hanya saja, mereka tidak menyebutkan nominalnya berapa.
"Kami merasa sangat berat dengan biaya daftar ulang kenaikan kelas," begitu bunyi pesan pendek dari warga lainnya.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga Heny Ruslanto mengatakan pungutan pada saat kenaikan kelas merupakan kesepakatan antara sekolah dengan komite sekolah.
"Kalau pungutan semacam itu, bukan kebijakan dinas melainkan kesepakatan antara komite dengan sekolah," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengatakan pihaknya siap menerima keluhan dari masyarakat terkait biaya sekolah.
"Silakan warga yang keberatan dengan pungutan uang pendidikan, melaporkan kepada dewan. Kami akan berusaha membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.
Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko menyatakan kalau pemkabb sebetulnya terus berusaha untuk mengangkat warga miskin supaya tetap dapat bersekolah.
"Pemkab akan menampung anak-anak miskin dalam satu sekolah dan diasramakan. Tahun 2011 ini, pemkab membangun tiga SMK yang diprioritaskan untuk warga miskin. Tahun depan, SMK bisa menerima siswa," ujar Heru.
Pembangunan tersebut dibiayai melalui alokasi dana insentif daerah (DID). Total anggaran DID tahun 2011 mencapai Rp27,7 miliar. Selain untuk membangun sekolah, dana itu juga dialokasikan bagi 60 TK Rp10 juta masing-masing dan merekab sekolah.
(mediaindonesia.com)
Posts
No comments:
Post a Comment