Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pemerintah melanggengkan praktek-praktek yang merusak moral bangsa. Parahnya, kerusakan moral itu juga disosialisasikan dan internalisasikan ke dalam dunia pendidikan.
"Kerusakan moral generasi muda bangsa dan penyelenggara pendidikan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab, kebijakan pendidikan yang mendorong munculnya kecurangan, seperti ujian nasional tetap dipertahankan. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan harus mempertahankan proyek," tutur Laode, Kamis (16/6) di Jakarta, menyikapi persoalan ketidakjujuran dalam ujian nasional (UN) SD yang diungkapkan orangtua siswa.
Menurut Laode, DPD merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan UN yang menjadi biang masalah merebaknya kecurangan-kecurangan di daerah. Para guru hanyalah korban dari ambisi pemerintah pusat dan daerah untuk meraih gengsi dalam pendidikan, bukan mengutamakan kepentingan dan masa depan siswa.
"Presiden yang harus menjadi garda terdepan untuk menghentikan praktek-praktek ketidakjujuran di sekolah. Hentikan dulu UN. Fokus dulu pada memberbaiki kondisi guru yang sekarang tidak lagi nyaman bekerja karena sarat intervensi," kata Laode.
Ketua Komite III DPD Istibsjaroh mengatakan, tujuan UN yang dikatakan pemerintah untuk memetakan pendidikan juga masih gagal. Nyatanya, perbaikan pendidikan yang merata belum terjadi. Justru siswa yang menjadi korban tidak lulus karena layanan pendidikan yang didapat minim.
"Presiden mesti bertindak menghentikan UN. Kita harus memperbaiki secara serius soal dekadensi moral dalam dunia pendidikan akibat kebijakan pemerintah yang tidak pas," ungkapnya.
"Kerusakan moral generasi muda bangsa dan penyelenggara pendidikan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab, kebijakan pendidikan yang mendorong munculnya kecurangan, seperti ujian nasional tetap dipertahankan. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan harus mempertahankan proyek," tutur Laode, Kamis (16/6) di Jakarta, menyikapi persoalan ketidakjujuran dalam ujian nasional (UN) SD yang diungkapkan orangtua siswa.
Menurut Laode, DPD merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan UN yang menjadi biang masalah merebaknya kecurangan-kecurangan di daerah. Para guru hanyalah korban dari ambisi pemerintah pusat dan daerah untuk meraih gengsi dalam pendidikan, bukan mengutamakan kepentingan dan masa depan siswa.
"Presiden yang harus menjadi garda terdepan untuk menghentikan praktek-praktek ketidakjujuran di sekolah. Hentikan dulu UN. Fokus dulu pada memberbaiki kondisi guru yang sekarang tidak lagi nyaman bekerja karena sarat intervensi," kata Laode.
Ketua Komite III DPD Istibsjaroh mengatakan, tujuan UN yang dikatakan pemerintah untuk memetakan pendidikan juga masih gagal. Nyatanya, perbaikan pendidikan yang merata belum terjadi. Justru siswa yang menjadi korban tidak lulus karena layanan pendidikan yang didapat minim.
"Presiden mesti bertindak menghentikan UN. Kita harus memperbaiki secara serius soal dekadensi moral dalam dunia pendidikan akibat kebijakan pemerintah yang tidak pas," ungkapnya.
(kompas.com)
Posts
No comments:
Post a Comment