Peneliti senior bidang pendidikan ICW, Febri Hendri, mengatakan berdasarkan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dan wajib dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui APBN dan APBD, tanpa dipungut biaya apapun.
"Jadi sekolah dasar dan SMP negeri yang berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) maupun berstandar nasional, sudah dibiaya penuh oleh APBN dan APBD, jadi tidak perlu lagi memungut...
Thursday, 30 June 2011
70 Persen dari Rp 86 Miliar DAK SD/SMP Bandung Terancam Hangus
Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tingkat SD/SMP tahun 2011 senilai 70 persen dari Rp 86 miliar terancam hangus. Apabila DAK 2010 senilai Rp 66 miliar dari Rp 77 miliar tidak terserap di tahun 2011 ini.
Demikian yang dikemukakan Ketua Komisi D Arifin Sobari saat meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung tentang DAK Pendidikan, di Ruang Banmus DPRD Kab. Bandung, Kamis (30/6). Menurut Arifin, permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Kabupaten...
Thursday, 23 June 2011
SD Negeri Ambruk; Gara-gara Nga ditanggapin Pemerintah, Siswanya Belajar di Sawung
Puluhan siswa SD Negeri Budiwangi di desa Cibulan, terpaksa belajar di sebuah saung, tak jauh dari sekolah mereka, karena bangunan SD ambruk akibat gempa yang menggoncang daerah itu tahun 2009, sampai saat ini belum diperbaiki.
"Tidak enak belajar di saung, keringatan karena hawa panas dan debu beterbangan saat angin bertiup kencang. Kami jadi tidak bisa konsentrasi saat menerima pelajaran dari guru," kata Novi, salah satu murid SD Negeri Budiwangi.
Di Jombang, sebuah gedung sekolah ambruk padahal baru empat bulan...
Thursday, 23 June 2011
Disdik Sukoharjo Wajibkan Siswa Baru Beli Seragam Rp 598.250
Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mewajibkan siswa membeli bahan seragam sekolah dikeluhkan sejumlah wali murid di daerah ini.
Kewajiban untuk membeli seragam sekolah tersebut tidak hanya berlaku untuk siswa baru, tetapi juga diwajibkan bagi siswa yang naik kelas. Bedanya, siswa baru wajib membeli seragam sebanyak lima stel pakaian, sedangkan untuk siswa yang naik kelas hanya disuruh membeli dua stel berupa kain batik.
Untuk siswa baru di SMP di Sukoharjo diwajibkan membeli lima stel...
Thursday, 23 June 2011
Orang Tua Keluhkan Pungutan Sekolah
Sejumlah orang tua murid di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan pungutan yang dikutip sekolah. Meski nilainya ratusan ribu, tetapi sangat memberatkan, terutama bagi kalangan warga miskin.
Salah seorang warga, Noto, misalnya mengungkapkan kalau dirinya harus menyediakan uang Rp600 ribu untuk biaya anaknya yang naik dari kelas 1 ke kelas 2 di sebuah SMK di Purbalingga.
"Anak saya mendaftar ulang di SMK, ternyata sekolah meminta biaya Rp600 ribu," ujar Noto dalam pesan singkat pada saat Dialog Interaktif Pendidikan...
Monday, 20 June 2011
Korupsi Marak Bukti Kegagalan Sistem Pendidikan
Sekretaris Jendral Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan menilai maraknya perilaku korupsi saat ini merupakan buah dari kegagalan pendidikan di masa lalu. Dia mengibaratkan pendidikan laksana menanam buah kurma yang hasilnya dinikmati puluhan tahun mendatang.
"Apabila hasil pendidikan seperti sekarang, apa yang terjadi nanti 20 tahun ke depan?" kata Iwan dalam diskusi bertema "Tragedi Siami dan Negeri Kleptorasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).
Iwan mengaku sepakat tentang perlunya...
Monday, 20 June 2011
Polisi Periksa Panlok 82 Unhas Pekan Ini
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar menjadwalkan pemeriksaan Panitia Lokal (Panlok) 82 Universitas Hasanuddin (Unhas), pekan ini. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan kebocoran soal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) 2011.
Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Muhammad Nurdin mengungkapkan, pihaknya akan memeriksa sejumlah profesor yang menjadi panitia SNMPTN. Hanya, dia enggan menyebutkan akademisi yang akan diperiksa dan dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. “Ada...
Monday, 20 June 2011
Tolak Siswa Miskin, Sekolah Dipidanakan?
Proses penerimaan siswa baru di Kota Malang, Jawa Timur, dinilai amburadul. Pihak pemerintah setempat mencabut Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 20011 tentang Pengaturan Sumbangan Besaran SPP.
Akibatnya, sekolah berani menarik pengutan kepada calon siswa yang akan masuk di sekolah setempat. Bahkan, tak jarang sekolah juga memungut biaya kepada siswa dari keluarga tak mampu. "Bahkan sekolah juga banyak yang menolak siswa tak mampu," kata Amrullah, Koordinator Aliansi Masyarakat Miskin Malang (AMMM), Malang,...
Monday, 20 June 2011
Sebaiknya Trisakti Dijadikan PTN
Berkaitan dengan kasus Universitas Trisakti, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin, menyatakan yang terbaik memang perguruan tinggi (PT) itu dikembalikan kepada negara menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Pasalnya, dengan cara itu kemaslahatan publik lebih dikedepankan.
Azis menyatakan hal itu kepada wartawan di Jakarta kemarin. "Itu lebih baik ditinjau dari semua sisi. Akan lebih bermanfaat buat publik," kata Azis yang juga Ketua Umum DPP KNPI tersebut.
Sementara saat ditanya tentang putusan MA yang...
Monday, 20 June 2011
Orang Miskin ga Pantas masuk Sekolah
Salah satu kisah pilu warga miskin ditengah kebutuhannya akan mengenyam dunia pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Ketika sebagian orang sedang menikmati liburan sekolah dan yang lain sedang sibuk menyiapkan tahun ajaran baru, warga miskin justru kebingungan memikirkan cara bisa melanjutkan sekolah. Bahkan, saat ini makin mudah menjumpai warga miskin yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.
Contohnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah warganya hidup dalam kemiskinan kendati tetap berupaya agar...
Sunday, 19 June 2011
Sarjana Kurang Tertarik Jadi Pengusaha
Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua, Bahlil Lahadalia mengakui, para sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah Papua, kurang berminat menjadi pengusaha.
"Lulusan perguruan tinggi (PT) di Papua dominan memilih menjadi PNS, padahal peluang usaha di tanah Papua masih terbuka luas," kata Ketua HIPMI Papua Bahlil Lahadalia di Biak, Minggu (19/6/2011).
Bahlil mengatakan, selama kurang lebih tiga tahun memimpin kepengurusan HIPMI Papua pihaknya telah mendorong...
Sunday, 19 June 2011
Pemerintah Langgengkan Kerusakan Moral
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pemerintah melanggengkan praktek-praktek yang merusak moral bangsa. Parahnya, kerusakan moral itu juga disosialisasikan dan internalisasikan ke dalam dunia pendidikan.
"Kerusakan moral generasi muda bangsa dan penyelenggara pendidikan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab, kebijakan pendidikan yang mendorong munculnya kecurangan, seperti ujian nasional tetap dipertahankan. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan harus mempertahankan proyek,"...
Sunday, 19 June 2011
Keputusan Nuh Bukti Ketidakjujuran
Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh yang menyimpulkan tidak ada kecurangan berupa mencontek massal dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2011 di SD II Gandel, Surabaya, Jawa Timur, dinilai sebagai bukti bahwa ketidakjujuran sudah menjadi kultur para pemegang kekuasaan di pemerintah.
"Ketika Menteri Pendidikan M Nuh melakukan pembelaan, saya semakin yakin bahwa ketidakjujuran sudah jadi budaya, sudah jadi kultur dari pemegang pemerintahan ini," kata Hardi, budayawan saat diskusi Radio Trijaya bertema "Tragedi Siami...
Sunday, 19 June 2011
Akses pendidikan harus adil
Dewan Pendidikan (DP) Sumatera Utara (Sumut) meminta kepada sekolah-sekolah unggulan menyediakan kuota kepada siswa miskin dalam penerimaan siswa baru (PSB) yang sedang berlangsung saat ini.
“Prinsip keadilan dan akses layanan pendidikan bagi setiap warga negara harus mendapat prioritas pada setiap momentum penyelenggara pendidikan di Tanah Air.Ini merupakan amanah undang-undang dan komitmen negara,” tegas Sekretaris Dewan Pendidikan Sumut Mahdi Ibrahim,kemarin.
Mahdi menyebutkan,setiap awal tahun pembelajaran, Dewan...
Saturday, 18 June 2011
Menyontek Massal Dipicu Kebijakan Pemerintah
Dinas Pendidikan Nasional Surabaya menjatuhkan sanksi terhadap tiga orang yakni kepala sekolah dan dua guru dalam kasus dugaan menyontek massal di SD Gadel II, Surabaya, Jawa Timur. Namun sanksi tersebut dinilai tidak adil.
Hal ini dikatakan Sekretaris Forum Guru Bandung Iwan Hermawan saat diskusi di Polemik Trijaya, Jakarta, Sabtu (16/6/2011).
“Saya tidak setuju guru dihukum, ini bukan kesalahan dari guru tetapi ketidakjujuran struktural. Kebijakan pemerintah yang mendorong melakukan itu, Reputasi kepsek didasarkan...
Saturday, 18 June 2011
Kuliah Mahal Hanya Lahirkan "Tukang"
Mahalnya biaya pendidikan di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bisa berdampak negatif bagi mahasiswa. Pasalnya, ada kecenderungan setelah lulus nanti, mahasiswa akan berorentasi mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.
”Dengan biaya pendidikan mahal, maka perguruan tinggi tidak akan bisa mencetak ilmuwan sejati,” kata Topan Hidayat, salah satu lulusan Universitas Airlangga (Unair) kemarin.
Alumnus yang kini sebagai pengacara senior ini mengaku, dia yakin lulusan PTN yang membebani biaya tinggi...
Saturday, 18 June 2011
KPKB Lapor ke Ombudsman
Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) akan melaporkan berbagai temuan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2011/2012 kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Salah satu temuan tersebut adalah penolakan secara halus kepada siswa miskin M. Rizki Faisal (12) oleh guru di SMPN 2 Bandung. "Laporan tersebut secara resmi akan disampaikan Selasa (21/6). Saat ini kami terus mengumpulkan temuan lainnya," kata Koordinator KPKB Fridolin Berek kepada wartawan, Jumat (17/6).
Pelaporan...
Saturday, 18 June 2011
Pengetahuan Siswa Miskin RI Lebih Baik dari Siswa Inggris
Apakah kemiskinan membuat orang bodoh? Apakah siswa dengan kondisi ekonomi lemah (miskin) nilai sekolahnya pasti buruk, akan terus mengalami kemiskinan dan susah mendapat pekerjaan?
Menurut penelitian yang dilakukan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), hal ini tidak akan terjadi jika para siswa rajin sekolah. Menurut penelitian terbaru yang dihelat OECD, siswa miskin di Indonesia memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan anak dengan kondisi...
Saturday, 18 June 2011
Revolusi Pendidikan Solusi Pergeseran Nilai
Polemik kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional setidaknya menjadi bukti adanya pergeseran nilai dalam sistem pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan dalam hal menanamkan sifat kejujuran, namun hal itu tercoreng dengan tindakan menyontek massal demi mengejar nilai UN yang tinggi.
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaefudin mengatakan, problem pendidikan nasional bukan hanya sistem dan orang yang terus diperdebatkan, tetapi juga telah terjadi pergeseran nilai.
"Bagaimana seorang guru demi kinerja dan kondite...
Saturday, 18 June 2011
Privatisasi Pendidikan Ditolak
Pemenuhan hak pendidikan rakyat Indonesia, terutama kelompok marjinal, terancam. Kebijakan pendidikan nasional yang dijalankan saat ini semakin mengarah pada privatisasi, yang menuntut keterlibatan masyarakat untuk juga ikut menanggung biaya pendidikan,
Penolakan pengalihan tanggung jawab negara kepada masyarakat dan pasar soal penyelenggaraan pendidikan itu digalang Education Network for Justice Indonesia selama 10 hari.
Pada acara dialog publik "Mengembalikan Kedaulatan Pendidikan Nasional Indonesia" di Jakarta,...
Friday, 17 June 2011
Negeri Ini Miskin Keteladanan
Siami kini menjadisimbol kejujuran. Tindakannya yang melaporkan kejadian contek massal ujian nasional di SDN Gadel II, Tandes, Surabaya, kepada Komite Sekolah, ternyata membuatnya harus diusir warga sekitarnya.
“Kejujuran mahal sekali harganya. Apa yang dilakukan Ibu Siami bener-bener tulus. Beda kalau saya yang melakukan, pasti banyak yang berpikir tidak tulus, saya kan politisi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di DPR.
Untuk diketahui, peristiwa pengusiran orang Siami itu bermula dari kejadian mencontek massal...
Friday, 17 June 2011
Siswa Miskin Diarahkan Tak Masuk RSBI Khawatir Tak Mampu Beli Laptop
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja mengarahkan para siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) tak memilih sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional). Meskipun secara syarat, baik tes nilai ujian nasional (unas) maupun psikotes, siswa tersebut memenuhi seluruh syarat.
Disdik khawatir, jika siswa dari keluarga kurang mampu tersebut masuk sekolah RSBI, bakal merasa minder. Terutama saat sekolah menyarankan mereka menggunakan peralatan IT seperti laptop.
’’Setiap sosialisasi ke orang tua siswa pemegang...
Friday, 17 June 2011
Komersialisasi Pendidikan Masih Terjadi
Pemerintah pusat telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah pun tak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dana untuk membantu masyarakat agar bisa mengenyam pendidikan, juga untuk menekan angka putus sekolah. Program BOS pun terus digenjot untuk membantu siswa tak mampu agar bisa bersekolah. Bahkan, dengan adanya BOS ini, pihak sekolah dilarang untuk memungut biaya pendidikan dari siswa.
Sayangnya, kendati pemerintah berusaha keras untuk meringankan biaya pendidikan...
Friday, 17 June 2011
Diskriminasi Penerimaan Siswa Baru
Menjelang penerimaan siswa atau peserta didik baru tahun ajaran 2011-2012, benih-benih nepotisme dan kolusi mencuat.
Jalur khusus penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlabel jalur mandiri, mengundang diskriminasi pendidikan. Jalur ini memberi jatah anak pejabat, bebas hambatan persyaratan yang berlaku umum.
Dinas Pendidikan Nasional memberi jatah bangku di sekolah-sekolah negeri favorit. Proporsi jatah bangku antardaerah cenderung berbeda, termasuk kuota PPDB asal-usul daerah calon peserta didik.
Di Kota Pontianak...
Thursday, 16 June 2011
Kabar Pendidikan
Website ini dihadirkan untuk menjadi referensi web lengkap tentang kabar-kabar pendidikan di Indonesia.
Website ini juga bisa dipakai untuk melakukan penelitian dunia pendidikan masa ki...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
